Jendela Informasi Seputar Sumberdaya Kelautan Dari Sudut Pandang Sains dan Teknologi

Sabtu, 28 Mei 2011

HASIL PENELITIAN


PENDEKATAN ANALISIS HIRARKIS PROSES (AHP) DALAM PENATAAN
KAWASAN BUDIDAYA LAUT BERBASIS MASYARAKAT
La Ode Muh. Yasir Haya
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Haluoleo
Email: lmyasir_haya@yahoo.co.id
ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk menemukan model penataan kawasan budidaya laut
berbasis masyarakat sesuai dengan peruntukan lahan dan kemampuan lokal masyarakat di
Teluk Kotania Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku.
Kegiatan dilakukan di 7 (tujuh) dusun Kawasan Teluk Kotania, meliputi; Dusun
Pelita Jaya, Kotania, Wael, Loupesi, Taman Jaya, Masika Jaya, dan Pulau Osi. Langkah
yang dilakukan adalah identifikasi potensi dan masalah, menstruktur masalah (hirarki),
pengkajian dan analisis hirarki, serta arahan penataan kawasan budidaya.
Hasil studi ini menunjukkan bahwa arahan dan prioritas yang dilakukan dalam
penataan kawasan budidaya laut, adalah; penataan jalur lalu lintas kapal dan motor laut
(katinting) dengan bobot 0,281; penataan areal budidaya rumput laut dan KJA dengan
bobot 0,279; alokasi ruang untuk daerah penangkapan ikan tradisional dengan bobot
0,176; alokasi ruang untuk konservasi adat (Sasi) biota laut yang terancam kelestariannya
dengan bobot 0,172; dan alokasi ruang untuk pengembangan ekowisata laut dengan bobot
0,092.
Kata kunci: konflik, focus group discussion, penataan kawasan, berbasis masyarakat,
dan analisis hirarki proses
ABSTRACT
This study aims to find a mariculture area arrangement designation based on the
natural resource potential and the ability of local communities of Kotania Bay West
Seram Regency, Maluku. Activities carried out in 7 (seven) villages in Kotania Bay
surrounding area, including; Pelita Jaya Village, Kotania, Wael, Loupesi, Taman Jaya,
Jaya Masika, and Osi Island. The first step is identifying the potential and problems,
structuring the problem (hierarchy), assessment and analysis of the hierarchy, as well as
referral arrangement cultivation area.
The results indicate that the direction and priorities are carried out in settlement area
of marine aquaculture are; arrangement of vessel traffic and traditional boat (katinting)
weight is 0.281; arrangement of seaweed cultivation area and the floating cage weight is
0.279; allocation space for the traditional fishing weight is 0.176; allocation space for
local wisdom conservation (Sasi) endangered marine biota weight is 0.172, and the
allocation space for marine tourism development weight is 0.092.
Keywords : conflict, focus group discussions, area arrangement, community based, and
analytical hierarchy process
2
I. PENDAHULUAN
Teluk Kotania Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku merupakan salah
satu ekosistem teluk yang memiliki potensi sumberdaya kelautan yang sangat besar baik
perikanan tangkap, budidaya, pariwisata maupun jasa-jasa lingkungan. Sejak lama
kegiatan perikanan di kawasan ini adalah perikanan tangkap yang menggunakan alat
tangkap tradisional. Sedangkan kegiatan budidaya perikanan, praktis belum berkembang
optimal walaupun upaya pemberian bantuan dan program dari pemerintah sudah pernah
dilakukan. Baru memasuki 2 (dua) tahun terakhir ini kegiatan budidaya laut sudah cukup
berkembang yaitu usaha budidaya rumput laut dan pembesaran ikan di Keramba Jaring
Apung (KJA).
Kegiatan budidaya rumput laut di kawasan ini sangat diminati oleh masyarakat
yang bermata pencaharian sebagai petani maupun nelayan. Hal ini disebabkan oleh
beberapa faktor antara lain; 1) teknologi budidaya mudah diserap, 2) tidak membutuhkan
modal yang besar dan bahannya mudah didapat, 3) waktu pemeliharaan relatif singkat, 4)
permintaan pasar makin meningkat, dan 5) harga di pasaran relatif stabil.
Dari pengamatan selama melakukan kegiatan diseminasi di lokasi sasaran, pola
dan struktur pemanfaatan ruang di kawasan Teluk Kotania menunjukan bahwa usaha
budidaya rumput laut sistem rakit longline berkembang pesat dan mendominasi
pemanfaatan ruang perairan teluk. Hal ini tentu saja menimbulkan konflik kepentingan
(conflic of interest) yang masih cenderung tertutup (hidden conflic) karena telah
mempersempit ruang bagi aktifitas/ kegiatan lainnya seperti; alur lalu lintas transportasi
laut, daerah penangkapan nelayan tradicional, ruang publik untuk aktifitas rekreasi dan
konservasi adat (sasi). Namun dalam setahun terakhir, telah memicu munculnya konflik
terbuka, seperti; (i) konflik batas administrasi dusun, adanya penolakan masyarakat
Dusun Masika jaya terhadap masyarakat luar yang menempatkan rakit longline di dalam
wilayah perairannya; (ii) penyerobotan lahan dan pemasangan sarana budidaya yang
melewati batas dusun; (iii) konflik antar pembudidaya dimana adanya dominasi/
penguasaan lahan bagi petani yang memiliki modal besar; (iv) konflik antara
pembudidaya dengan nelayan disebabkan karena hilangnya lokasi penangkapan ikan
nelayan sebagai akibat dari berkembangnya usaha budidaya rumput laut; (v) konflik
antara pembudidaya dengan pengguna jasa transportasi laut disebabkan karena tidak
adanya jalur lalu lintas transportasi laut untuk melakukan aktifitas keluar dan masuk
pantai; serta (vi) masih maraknya penggunaan bom dan bius dalam penangkapan ikan di
kawasan teluk sehingga memicu munculnya aksi protes para pembudidaya terhadap
nelayan penangkap ikan hias dan kerapu yang berasal dari luar kawasan.
Kondisi tersebut di atas menjadi salah satu kendala bagi semua pihak dalam usaha
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya khususnya keberhasilan usaha budidaya
rumput laut yang berkelanjutan (sustainable aquaculture). Untuk itu diperlukan suatu
pendekatan yang terencana dan terpadu dengan melibatkan semua unsur yang ada di
dalam masyarakat agar pemanfaatan sumberdaya berjalan bersama dan terarah sesuai
keunggulan local. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan melakukan
penataan kawasan budidaya laut dan peruntukan lainnya berdasarkan kepentingan
masyarakat sekitar kawasan sebagai pengguna dan penerima manfaat langsung
sumberdaya kawasan. Oleh karena itu, studi kaji terap ini bertujuan untuk membangun
sebuah model penataan kawasan budidaya laut berbasis masyarakat sesuai peruntukan
lahan dan kemampuan lokal masyarakat.
3
II. METODE
A. Waktu dan Tempat
Kegiatan ini dilaksanakan April – Juni 2006 di wilayah pesisir Teluk Kotania
Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.
B. Populasi dan Sampel
Populasi dari kegiatan ini adalah masyarakat yang di ada di dalam Kawasan Teluk
Kotania, meliputi 7 (tujuh) dusun yaitu; Dusun Pelita Jaya, Dusun Kotania, Dusun Wael,
Dusun Loupesi, Dusun Taman Jaya, Dusun Masika Jaya, dan Dusun Pulau Osi.
Sedangkan sampel dari kegiatan ini adalah peserta yang terdiri dari; tokoh masyarakat,
tokoh agama, pemuda, pemerintah desa (kepala dusun), kelompok pembudidaya rumput
laut, nelayan, pedagang pengumpul, dan staf Dinas Kelautan Perikanan Kab. Seram
Bagian Barat.
C. Metode dan Analisa Data
1. Metode
Pendekatan yang dilakukan pada kajian ini adalah metode Focus Group Discussion
(FGD) yaitu suatu pendekatan ilmiah yang melibatkan unsur-unsur yang
berkepentingan langsung dengan permasalahan yang muncul pada suatu wilayah.
Metode FGD juga dapat digunakan untuk penyelesaian konflik dan perencanaan
pengelolaan. Tahapan pelaksanaan kegiatan FGD, meliputi;
a. Persiapan, meliputi; penyiapan waktu dan tempat pelaksanaan yang tepat agar
dapat dihadiri oleh peserta FGD, dan identifikasi peserta yang diundang.
b. Sosialisasi pelaksanaan dan undangan peserta FGD.
c. Diskusi dilakukan dengan membagi peserta menjadi 2 (dua) kelompok kecil.
Adapun materi yang didiskusikan adalah meliputi topik; (i) identifikasi potensi
dan masalah yang ada di kawasan Teluk Kotania; (ii) bagaimana mencari solusi
alternatif pemecahan masalah dan pengembangan potensi kawasan; (iii)
pemetaan dan pengaturan tata letak budidaya laut dan peruntukan lainnya dalam
lembar kertas peta; dan (iv) penyusunan draft peraturan bersama dalam
pelaksanaan dan pengendalian penataan kawasan Teluk Kotania.
d. Mengumpulkan hasil-hasil diskusi FGD
2. Analisa Data
Data dan informasi yang dikumpulkan dari hasil FGD, selanjutnya di analisis
dengan pendekatan diskriptif dan pendekatan Analitical Hierarchy Process (AHP).
Untuk lembaran peta hasil perencanaan peserta, dibuat lembar peta baru untuk
dilengkapi atribut dan identitas peta sehingga tampak lebih informatif.
Dalam menyelesaikan persoalan dengan AHP (Saaty, 1993), beberapa prinsip yang
harus dipahami dan dilakukan, meliputi;
a. Menstruktur masalah/decompocition, yaitu suatu kegiatan memecah
permasalahan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Jika ingin mendapatkan hasil
yang akurat, pemecahan juga dilakukan terhadap unsur-unsurnya sampai tidak
4
mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut sehingga didapatkan beberapa
tingkatan (hirarki) dari permasalahan tersebut.
b. Pengkajian dan analisis hirarki / comparative judgement, yaitu suatu penilaian
tentang kepentingan relatif dua unsur pada suatu tingkat tertentu dalam
kaitannya dengan tingkat di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP,
karena ia akan berpengaruh terhadap prioritas unsure-unsur. Hasil dari penilaian
ini akan disajikan dalam bentuk matriks yang dinamakan matriks pairwase
comparison. Pertanyaan yang biasa diajukan dalam penyusunan skala
kepentingan adalah: Elemen mana yang lebih (penting/disukai/mungkin/..)? dan
Berapa kali lebih (penting/disukai/mungkin/..)?
Tabel 1. Skala Kepentingan dalam Pendekatan AHP
Tingkatan
Nilai/bobot
Defenisi
1
3
5
7
9
2,4,6,8
reciprocal
Sama pentingnya dibanding yang lain
Moderat pentingnya dibanding yang lain
Kuat pentingnya dibanding yang lain
Sangat kuat pentingnya dibanding yang lain
Ekstrim pentingnya dibanding yang lain
Nilai diantara dua penilaian yang berdekatan
Jika unsur-i memiliki salah satu angka di atas ketika
dibandingkan unsur-j, maka j memiliki nilai kebalikannya
ketika dibanding unsur-i
c. Arahan prioritas penataan kawasan / global priority, diperoleh dari hasil
tahapan sintesis prioritas (synthesis of priority) terhadap setiap matriks
pairwise comparison yang ada pada tiap tingkatan/hirarki. Pada bagian akhir
global priority, dilakukan uji konsistensi (logical consistency) untuk
mengukur tentang konsisten tidaknya suatu penilaian atau pembobotan
perbandingan berpasangan pada tahapan sintesis prioritas. Pengujian ini
diperlukan, karena pada keadaan yang sebenarnya akan terjadi beberapa
penyimpangan dari hubungan tersebut sehingga matriks tersebut tidak
konsisten sempurna. Hal ini dapat terjadi karena ketidak konsistenan dalam
preferensi seseorang.
Dalam studi ini, struktur hirarki terdiri atas 4 (empat) tingkatan yaitu;
- Tingkat pertama/tertinggi adalah sasaran menyeluruh (fokus), yaitu:
penataan kawasan budidaya laut berbasis masyarakat,
- Tingkat hirarki kedua adalah isu dan permasalahan yang muncul di kawasan
teluk Kotania Kab. Serama bagian Barat,
- Tingkat hirarki ketiga adalah stakeholders/lembaga yang berkepentingan
dengan permasalahan di atas,
- Tingkat hirarki keempat/terendah adalah skenario penataan kawasan teluk
Kotania yang merupakan pemilihan keputusan dalam menanggulangi dan
menemukan solusi alternatif penataan kawasan budidaya laut di Seram
Bagian Barat.
-
5
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Permasalahan Pengelolaan Kawasan
Dari hasil identifikasi permasalahan yang dilakukan bersama oleh masyarakat
dengan metode Focus Group Discussion (FGD), maka dapat dikelompokan ke dalam 3
(tiga) kelompok besar yaitu; aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Tabel 1).
Tabel 1. Permasalahan di Kawasan Teluk Kotania-Maluku
Ekonomi Sosial Lingkungan
- Sarana produksi
masih minim
- Akses modal usaha
sangat rendah
- Fluktuasi harga
rumput laut
- Adanya
pembeli/pengumpul
liar
- Akses pasar tidak
ada
- Belum adanya
kelembagaan
ekonomi rakyat
(koperasi)
- Masih ada penduduk
miskin
- Akses terhadap
sumberdaya lahan
tidak merata
- Konflik penggunaan
lahan dan perusakan
sarana budidaya
- Ketidaktaatan asas
pada konservasi adat
(sasi)
- Sanitasi lingkungan/
kesehatan rendah
- Tingkat pendidikan
(SDM) rendah
- Tata letak budidaya
rumput laut tidak teratur
- Penggunaan bom dan
potassium sianida
- Munculnya serangan
penyakit pada rumput
laut
- Pengambilan batu karang
dan mangrove
- Menurunnya populasi
biota laut seperti; Lola,
teripang, dan lobster
- Belum ada jalur lalu
lintas kapal dan motor
laut (katinting)
Dalam kaitannya dengan kaji terap penataan kawasan budidaya laut berbasis
masyarakat, maka dibuatlah prioritas masalah yang mencakup kegiatan pemanfaatan
sumberdaya perairan kawasan teluk, meliputi; (i) kerusakan ekosistem terumbu karang
dan menurunnya populasi biota laut seperti; lola, teripang, dan lobster sebagai akibat
dari lunturnya ketaatan terhadap kearifan lokal (sasi); (ii) tata letak budidaya rumput
laut tidak teratur; (iii) belum ada jalur lalu lintas perahu dan motor laut (katinting); (iv)
munculnya serangan penyakit pada rumput laut; (v) masih adanya penggunaan bom dan
potassium sianida dalam penangkapan ikan; (vi) konflik penggunaan lahan seperti
perluasan lahan budidaya rumput laut yang melewati batas-batas dusun serta perusakan
sarana budidaya yang mengganggu alur lalu lintas perahu/ motor laut.
B. Model Penataan Kawasan Budidaya Laut Berbasis Masyarakat
Dalam konteks pengembangan model, unsur-unsur berpengaruh dalam suatu
kawasan harus diidentifikasi terlebih dahulu dan dimasukan menjadi unsur penting
dalam model. Kaitannya dengan kaji terap ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah
kegiatan atau aktifitas masyarakat yang memanfaatkan kawasan perairan Teluk Kotania
dan potensi pengembangannya berdasarkan prioritas masalah yang akan diselesaikan,
meliputi:
1. Kegiatan budidaya rumput laut
2. Kegiatan pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung (KJA)
6
3. Aktifitas lalu lintas kapal dan motor laut (katinting)
4. Aktifitas penangkapan ikan nelayan tradisional
5. Kerusakan terumbu karang dan menurunnya populasi biota laut seperti lola,
teripang dan lobster.
6. Potensi pengembangan wisata ekologis
Keenam unsur tersebut di atas akan saling berkonflik dan berkonsekuensi negatif jika
tidak ditata dengan baik sejak awal. Karena itu, pendekatan model dalam penataannya
akan sangat membantu untuk menghindari konflik yang tidak diinginkan. Model yang
dikembangkan sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal yaitu;
1. Paradigma bahwa laut adalah milik bersama dan setiap warga negara dapat
memanfaatkannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup secara adil dan merata.
2. Asas yang dikembangkan adalah manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan,
keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.
3. Strategi manajemen, mulai dari perencanaan, sumber pembiayaan, implementasi,
monitoring evaluasi, regulasi, penguatan kelembagaan dan rencana tindak lanjut.
C. Skenario Penataan Kawasan Budidaya Laut
Dari hasil analisis dengan menggunakan metode Analisis Hirarki Proses (AHP)
maka diperoleh skenario atau pilihan alternatif kebijakan yang dilakukan dalam
penataan kawasan budidaya laut (Gambar 2) adalah sebagai berikut; 1) Penataan alur
lalu lintas kapal dan motor laut (katinting) dengan bobot 0,281; 2) penataan areal
budidaya rumput laut dan KJA dengan bobot 0,279; 3) alokasi ruang untuk kegiatan
penangkapan ikan tradicional dengan bobot 0,176;, 4) alokasi ruang untuk konservasi
adat (sasi) dengan bobot 0,172; serta 5) alokasi ruang untuk pengembangan ekowisata
laut dengan bobot 0,092. Sedangkan hasil diskusi FGD diperoleh arahan, pola dan
struktur pemanfaatan ruang seperti terlihat pada Gambar 3 di bawah ini.
Indeks konsistensi dari proses anĂ¡lisis ini adalah 0,04 yang artinya bahwa selama
FGD berlangsung para peserta dianggap konsisten dalam memberikan penilaian/
preferensi terhadap permasalahan yang ada dalam upaya penataan kawasan budidaya
laut di perairan Teluk Kotania.
Synthesis of Leaf Nodes with respect to GOAL
Id e a l M o d e
OVERAL L INCONSIST ENCY INDEX = 0 .0 4
L L L INT AS .2 8 1
RL -KJ A .2 7 9
F ISHING .1 7 6
KON-SASI .1 7 2
EKOW ST .0 9 2
Abbr eviation Definition
LLLINTAS alur lalu l intas k apal /k atinting
RL-KJA areal budiday a rumput laut dan KJA
FISHING areal penangk apan ik an
KON-SASI areal k ons erv as i /s as i biota y ang teranc am k eles tarianny a
EKOWST lok as i ek owis ata
Penataan Kawasan Budidaya Laut Berbasis Masyarakat
Gambar 2. Hasil Analisis AHP Penataan Kawasan Budidaya Laut Berbasis Masyarakat
7
2.
Gambar 3. Peta Penataan Kawasan Budidaya Laut Berbasis Masyarakat (Disalin
dari lembar kerja kelompok)
8
1. Penataan Alur Lalu Lintas Kapal dan Motor Laut (Katinting)
Harus diakui bahwa kapal dan motor laut (katinting) merupakan sarana utama
masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dalam melakukan kegiatan
perekonomiannya. Arus lalu lintas keluar-masuk perahu dan motor laut perlu diatur agar
tidak saling mengganggu antara berbagai aktifitas yang ada di wilayah pesisir yang
dapat berpotensi konflik khususnya wilayah pesisir yang telah memanfaatkan
perairannya untuk usaha ekonomi skala massal seperti kawasan budidaya laut yang ada
di Teluk Kotania.
Untuk menata kawasan budidaya laut di kawasan Teluk Kotania maka langkah
awal yang harus dilakukan adalah menentukan jalur lalu lintas kapal/ motor laut
(katinting). Langkah ini dilakukan mengingat kondisi kawasan perairan banyak dipenuhi
dengan kegiatan budidaya rumput laut yang menyebabkan kegiatan lalu lintas keluarmasuk
perahu/ motor laut di pantai mengalami hambatan. Penetapan jalur lalu lintas
perahu/ motor laut lebih awal akan sangat membantu bagi petani pembudidaya lebih
mudah dalam menata sarana budidaya rumput laut dan budidaya ikan di KJA serta
kegiatan lainnya.
2. Penataan Sarana Budidaya Rumput Laut dan Alokasi Ruang KJA
Tata letak sarana budidaya rumput laut (long line) dan alokasi ruang untuk
budidaya ikan kerapu di KJA dapat dilakukan setelah jalur transportasi sudah ditetapkan
bersama yang ditandai dengan pemasangan rambu-rambu di laut. Hal ini dimaksudkan
agar penempatan rakit long line dan KJA tidak berada pada jalur lalu lintas kapal yang
dapat menggangu alur lalu lintas kapal/ katinting yang melintas keluar masuk kampung,
proses pemeliharaan rumput laut dan ikan.
Untuk kegiatan pembesaran ikan belum begitu berkembang di masyarakat teluk
Kotania, mereka masih mengutamakan penangkapan ikan di alam untuk memenuhi
permintaan pasar ikan kerapu hidup. Hal ini disebabkan karena usaha budidaya ikan
kerapu di KJA membutuhkan waktu pemeliharaan yang panjang (minimal 10 bulan
untuk kerapu macan dan 16 bulan untuk kerapu tikus), selain itu usaha KJA
membutuhkan nilai investasi yang besar dan padat modal. Namun demikian, masyarakat
di dalam kawasan merasa perlu untuk pengembangan usaha budidaya kerapu dengan
sistem KJA karena teknologinya relatif dapat diadaptasi oleh nelayan setempat dan
harga ikan kerapu hidup sangat tinggi (mencapai Rp. 300.000,- s.d Rp.400.000,- per
kg), selain itu pula keberadaan hatchery Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) di Dusun
Taman Jaya dan Balai Budidaya Laut Ambon (BBL) Ambon sebagai penghasil benih
ikan kerapu dapat membantu kegiatan tersebut sehingga usaha budidaya ikan kerapu di
KJA sangat prospek untuk dikembangkan. Untuk itu diperlukan diperlukan alokasi
ruang untuk kegiatan budidaya kerapu yang tepat agar tidak terjadi konflik dengan
kegiatan lainnya. Dengan demikian akan terbangun kebersamaan sosial dalam
pemanfaatan sumberdaya antara petani pembudidaya ikan dan rumput laut dengan
kegiatan lainnya seperti lalu lintas perahu/ motor laut yang keluar-masuk pantai.
3. Alokasi Ruang untuk Daerah Penangkapan Ikan Tradisional (fishing ground)
Mesti disadari bahwa masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya perairan di
kawasan teluk sangat beragam, salah satu diantaranya adalah nelayan. Sejak adanya
kegiatan budidaya rumput laut yang cukup intensif, lokasi penangkapan ikan (fishing
9
ground) nelayan menjadi tumpang tindih dan umumnya bersinggungan bahkan berada
di areal budidaya rumput laut. Hal ini tentu saja akan mengganggu kegiatan budidaya
karena akan mempengaruhi pertumbuhan rumput laut dan ikan kerapu yang dibudidaya
apalagi di beberapa tempat masih ditemukan nelayan yang menggunakan potasium
sianida dan bom dalam menangkap ikan khususnya ikan kerapu, ikan hias dan lobster.
Dengan mengalokasikan ruang untuk kegiatan penangkapan ikan yang jauh dari
kegiatan budidaya rumput laut dan KJA, maka diharapkan tidak terjadi lagi konflik
dalam pemanfaatan lahan sehingga terbangun suasana saling membutuhkan secara
sosial ekonomi dalam suatu kawasan.
4. Alokasi Ruang untuk Konservasi Adat (Sasi)
Secara ekologis, ekosistem terumbu karang sebagai habitat alami yang sangat
produktif dan menjaga kestabilan kesuburan perairan yang dimanfaatkan oleh berbagai
jenis organisme yang ada di wilayah pesisir. Artinya bahwa, jika terumbu karang rusak
maka fungsi ekologis terumbu karang tidak berjalan dengan baik yang tentunya dapat
mempengaruhi kesuburan perairan di sekitarnya. Lebih jauh akan berpengaruh terhadap
keberhasilan usaha budidaya dalam hal ini rumput laut dan ikan serta pendukung
populasi ikan di areal fishing ground. Oleh karena itu, alokasi ruang untuk kawasan
konservasi habitat mutlak diperlukan, mengingat bahwa ekosistem terumbu karang di
kawasan teluk Kotania berada pada kondisi yang memprihatinkan sebagai akibat dari
kegiatan penangkapan ikan dengan bom dan potasium sianida yang sudah berlangsung
sejak lama. Demikian pula dengan populasi teripang, lola dan lobster makin sulit
ditemukan di kawasan ini karena penangkapan berlebih (over exploitation) yang
berlangsung sejak lama meskipun di beberapa tempat di kawasan ini telah ditetapkan
sebagai konservasi adat berupa Sasi Lola dan Teripang namun tidak berjalan efektif.
Dengan demikian alokasi ruang bagi kawasan konservasi adat (Sasi) akan sangat
bermanfaat bagi masyarakat dan sumberdaya pesisir guna menunjang keberlanjutan
usaha budidaya dan biota laut di masa datang.
5. Alokasi Ruang Untuk Pengembangan Ekowisata Laut
Salah satu potensi kawasan Teluk Kotania yang sangat menarik untuk
dikembangkan adalah wisata bahari. Dari pemantauan yang dilakukan, terdapat
beberapa lokasi/spot yang dapat dikembangkan menjadi lokasi wisata diantaranya Pulau
Marsegu dan Pulau Tikus. Kedua pulau tersebut telah menjadi tempat rekreasi yang
banyak digemari oleh masyarakat di sekitar kawasan karena ditunjang oleh kondisi
pantai yang landai dan berpasir sehingga sangat cocok untuk berenang dan bermain.
Selain itu beberapa spot seperti terumbu karang dan ikan hias masih dijumpai untuk
kegiatan wisata selam.
Dalam kerangka pengembangan kawasan dan ruang publik, alokasi ruang untuk
kegiatan ekowisata perlu disiapkan sejak awal mengingat potensinya cukup tersedia.
Karena itu, pemerintah setempat perlu melakukan kegiatan promosi untuk menarik
pihak investor guna menanamkan modal/investasinya dalam pengembangan pariwisata
ekologis.
10
6. Perangkat hukum dan dukungan kebijakan
Perangkat hukum berupa peraturan dan kebijakan pemerintah mutlak diperlukan
dalam proses implementasi penataan kawasan. Selain itu, perangkat hukum yang ada
harus memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan sehingga
masyarakat tetap mempunyai akses terhadap sumberdaya alamnya. Dalam UU No 31
Tahun 2004 Tentang Perikanan, secara tegas menyatakan bahwa nelayan kecil atau
pembudidaya kecil harus ikut serta menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan
pangan hasil perikanan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini mengindikasikan bahwa
masa depan sumberdaya alam kawasan sangat ditentukan oleh masyarakat yang terlibat
didalamnya. Karena itu, peraturan perundangan yang bersifat lokal dan mengikat
masyarakat/pengguna mutlak diperlukan. Peraturan lokal yang dihasilkan harus mampu
mendorong upaya pemanfaatan sumberdaya yang arif dan berkelanjutan sehingga
diharapkan akan menjadi embrio lahirnya peraturan daerah yang mempunyai kekuatan
hukum formal. Berikut ini rancangan peraturan yang telah disepakati masyarakat dalam
FGD, adalah;
i. Sebelum pelaksanaan rencana penataan kawasan budidaya laut, dilakukan
sosialisasi kepada masyarakat tentang peta tata kawasan budidaya dan
hukum/ peraturan yang berhubungan dengan pelanggaran /pengrusakan
lingkungan dilaut
ii. Dalam pelaksanaan, masyarakat secara bersama menata lokasi/sarana
budidaya yang ada di wilayahnya.
iii. Kepala dusun berwenang dan bertanggungjawab langsung atas pelaksanaan
dan pengendalian tata ruang budidaya
iv. Dalam hal menjalankan kewenangan dan tanggungjawabnya, kepala dusun
selalu berkoordinasi dengan kepala desa (raja) di desa induknya masingmasing.
v. Apabila terjadi pelanggaran (pencurian dan penggunaan bom-potasium
sianida di laut) maka kepala dusun wajib memberikan teguran keras
sebanyak 1 (satu) kali
vi. Jika yang bersangkutan tetap melakukan kegiatan serupa, maka penyelesaian
hukumnya diserahkan kepada pihak berwajib untuk diadili sesuai hukum
yang berlaku di NKRI
IV. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya,
dapat disimpulkan bahwa penataan kawasan budidaya laut berbasis masyarakat di
Perairan Teluk Kotania Kab. Seram Bagian Barat Provinsi Maluku dapat dilaksanakan
dengan skenario sebagai berikut;
1. Penataan jalur lalu lintas kapal dan motor laut (katinting) dengan bobot 0,281
2. Penataan areal budidaya rumput laut dan KJA dengan bobot 0,279
3. Alokasi ruang untuk daerah penangkapan ikan dengan bobot 0,176
4. Alokasi ruang untuk konservasi dan Sasi biota laut yang terancam
kelestariannya dengan bobot 0,172
5. Alokasi ruang kegiatan dan pengembangan ekowisata laut dengan bobot 0,092
11
DAFTAR PUSTAKA
Dahuri, M., J. Rais, S.P. Ginting, dan M.J. Sitepu. 2001. Pengelolaan Sumber Daya
Wilayah Pesisir Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita. Jakarta, Indonesia.
Departemen Kelautan dan Perikanan. 2006. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan
Bidang Kelautan dan Perikanan. Biro Hukum dan Organisasi DKP.
Fisher, S., Abdi, D.I., Ludin, J., Smith, R., William, S., 2001. Mengelola Konflik,
Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak. The British Council, Indonesia.
Kusumatanto, T., Neviati, P.Z., Rilus, A.K., Lucky, A., Nita, W., Yudi, W. 1998.
Penyusunan Konsep Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Yang Berakar
Pada Masyarakat. Kerjasama Ditjen Bandga Departemen Dalam Negeri dengan
PKSPL Institut Pertanian Bogor.
Bakosurtanal dan Dishidros-AL. 1997. Peta (LPI) Skala 1:50.000 Lembar 2613-01
Saaty, T.L, 1993. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin. Kerjasama antara
LPPM dan PT. Pustaka Binaman Pressindo.

0 komentar:

Poskan Komentar

Budidaya Ikan

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Walgreens Printable Coupons